Cara Mengatasi Covid

Bupati Ciamis Apresiasi Kinerja Satgas Terkait Keberhasilan Pengendalian Arus Mudik

Salah satunya soal kehalalan vaksin yang hampir pasti tak terelakkan mengemuka ketika vaksin merupakan produksi dari luar negeri. Selain soal halal dan haram, vaksin Covid-19 AstraZeneca ini juga mengalami penangguhan di berbagai negara, karena dikaitkan dengan kejadian penggumpalan darah setelah vaksinasi. Dia menegaskan, jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk vaksinasi Covid. Ketiga, karena ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok . Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Agama , Zainut Tauhid Sa’adi meminta publik menghentikan polemik soal kehalalan vaksin AstraZaneca.

Menurut dia, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal . Pasal 33 UU JPH mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal. Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal.

“Dokumen resmi ketetapan halal yang ditandatangan MUI diserahkan ke BPJPH. Dengan surat ketetapan halal dari MUI itulah, BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal,” kata Sukoso. “Percayakan kepada ahli, tidak ada kewenangan menentukan satu hukum kecuali orang yang berkompeten,” tegasnya. Keputusan itu telah melalui musyawarah hukum pengurus Syuriah PWNU. Bahwa mendukung kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah juga hukumnya wajib. ”Sehingga tidak menaati keputusan pemerintah yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan syara’ adalah dilarang ,” jelas Marzuki. Kejadian yang menggegerkan juga dengan beredarnya kejadian di Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Jember yang banyak berita mengatakan jika ratusan santri terkapar usai disuntik vaksin Covid-19. Video yang ditayangkan merupakan dokumentasi tahun 2018 usai disuntik vaksin difteri.

Apakah vaksin covid halal

Tentu, lanjut dia, ada kekhawatiran di masyarakat namun dirinya meyakini pemerintah pusat tidak akan sembarangan dalam menentukan jenis vaksin hingga sumbernya, dengan melalui proses penelitian, pencermatan yang panjang. Penny menambahkan bahwa BPOM juga akan memberikan informasi terkait izin emergenzy use authorization vaksin kepada MUI dalam waktu dekat. Sebelumnya, Penny memastikan bahwa izin EUA vaksin Covid-19 Sinovac akan dikeluarkan sebelum thirteen Januari 2021, tanggal yang direncanakan Pemerintah untuk melakukan vaksinasi pertama.

Saking sering mendengar dan membacanya, kita sampai hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Bahasa latinnya, solus populi suprema lex, pun kita hafal dan fasih mengucapkannya. “Karenanya pandangan religius dari vaksin Covid-19 harus mengambil sikap yang lebih holistik yang melampaui masalah kehalalan atau diperbolehkannya bahan-bahannya,” kata MUIS. “Ini harus sesuai dengan standar halal, bebas dari bahan non halal atau najis,” kata Al Sheikh.